MAKALAH PTUN PDF

Dalam Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian penyelenggaraan peradilan tata usaha negara di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal.

Author:Arashigis Mecage
Country:Puerto Rico
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):7 October 2017
Pages:271
PDF File Size:19.10 Mb
ePub File Size:6.49 Mb
ISBN:845-1-89770-238-6
Downloads:60263
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Zolokus



Atas dasar SKUM tersebut kemudian Penggugat atau kuasanya dapat membayar di kasir dibagian Kepaniteraan Muda Perkara dan atas pembayaran tersebut kemudian dikeluarkan, kwitansi pembayarannya.

Gugatan yang telah dibayar panjer biaya perkara tersebut kemudian didaftarkan didalam buku register perkara dan mendapat nomor register perkara. Gugatan yang sudah didaftarkan dan mendapat nomor register tersebut kemudian dilengkapi dengan formulir-formulir yang diperlukan dan Gugatan tersebut diserahkan kembali kepada Panitera dengan buku ekspedisi penyerahan berkas. Proses Dismissal: yaitu memeriksa gugatan tersebut apakah gugatannya terkena dismissal. Sedangkan apabila tidak, ternyata gugatan tersebut tidak ii.

Ketua dapat juga memeriksa apakah didalam gugatan tersebut ada Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat atau tidak dan sekaligus dapat mengeluarkan penetapan. Ketua dapat juga memeriksa apakah ada permohonan Pemeriksaan dengan Cuma-Cuma dan mengeluarkan Penetapan iv. Ketua dapat juga memeriksa apakah dalam gugatan tersebut ada permohonan untuk diperiksa dengan acara cepat ataukah tidak.

Ketua dapat pula menetapkan bahwa gugatan tersebut diperiksa dengan acara biasa dan sekaligus menunjuk Majelis Hakim yang memeriksanya. Proses pemeriksaan di muka Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa KTUN yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Gugatan sifatnya tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya KTUN yang digugat tersebut, selama hal itu belum diputuskan oleh pengadilan maka KTUN itu harus dianggap menurut hukum.

Tahap pembacaan isi gugatan dari penggugat dan pembacaan jawaban dari tergugat. Dalam prakteknya bisa saja hakim tidak membacakan gugatan atas persetujuan tergugat, mengingat tergugat sudah mendapatkan salinan gugatan. Begitu juga terhadap jawaban gugatan dari tergugat bisa saja tidak dibacakan oleh hakim tetapi hanya diserahkan salinannya kepada penggugat.

Tahapan Pangajuan Reflik Replik diartikan penggugat mengajukan atau memberikan tanggapan terhadap jawaban yang telah diajukan oleh tergugat. Sebelum penggugat mengajukan replik, atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat 1 , penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat.

Replik diserahkan oleh penggugat kepada Hakim Ketua Sidang dan salinannya oleh Hakim Ketua Sidang diserahkan kepada tergugat. Tahapan Pengajuan Duplik Duplik diartikan tergugat mengajukan atau memberikan tanggapan terhadap replik yang telah diajukan oleh penggugat. Dalam hal ini, sebelum mengajukan duplik tergugat juga diberikan kesempatan untuk mengubah alasan yang mendasari jawabannya, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat Pasal 75 ayat 2.

Duplik diserahkan oleh tergugat kepada Hakim Ketua Sidang dan salinannya oleh Hakim Ketua Sidang diserahkan kepada penggugat 4. Tahapan pengajuan Alat Bukti Pada tahap pengajuan alat-alat bukti, baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengajukan alat-alat bukti yang terbatas berupa: a. Surat atau tulisan Pasal ayat 1 huruf a ; b.

Keterangan ahli Pasal ayat 1 huruf b ; dan c. Keterangan saksi Pasal ayat 1 huruf c 5. Tahapan Kesimpulan Pada tahap pengajuan kesimpulan ini, pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara sudah selesai. Masing-masing pihak mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai sengketa Tata Usaha Negara antara penggugat dengan tergugat, yang intinya adalah sebagai berikut: a.

Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh tergugat agar dinyatakan batal atau tidak sah. Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa KTUN yang telah dikeluarkan adalah sah.

Tahap Penjatuhan Putusan Setelah penggugat dan tergugat mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan sidang ditunda, karena Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan Pasal 97 ayat 2. Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pasal ayat 1 , artinya siapapun dapat hadir untuk mendengarkan putusan yang diucapkan.

Sebagai akibat dari putusan yang diucapkan tidak dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pasai ayat 3. Disamping itu putusan harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Putusan yang bukan putusan akhir Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa TUN dinyatakan selesai, yang ditujukan untuk memungkinkan atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan sengketa TUN di sidang pengadilan.

Mengenai putusan yang bukan putusan akhir ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal, misalnya: i. Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, yang termasuk putusan yang bukan putusan akhir, misalnya: - Putusan Hakim Ketua Sidang yang memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk datang menhadap sendiri ke pemeriksaan sidang pengadilan, meskipun sudah diwakili oleh seorang kuasa Pasal 58 ; - Putusan Hakim Ketua Sidang yang mengangkat seorang ahli alih bahasa atau seseorang yang pandai bergaul dengan Penggugat atau saksi sebagai juru bahasa Pasal 91 ayat 1 dan Pasal 92 ayat 1 ; - Putusan Hakim Ketua Sidang yang menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli atas permintaan Penggugat dan Tergugat atau Penggugat atau Tergugatatau karena jabatannya Pasal ayat 1 ; - Putusan Hakim Ketua Sidang mengenai beban pembuktian Pasal Putusan akhir Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa TUN selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 ayat 7 , diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa: 1. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 ayat 10 bahwa kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat disertai pembebanan ganti kerugian. Disamping pembebanan ganti kerugian terhadap gugatan dikabulkan berkenaan dengan kepegawaian dapat juga disertai rehabilitasi atau kompensasi.

Gugatan tidak dapat diterima Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Gugatan gugur Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.

BIOMIMETIC SUPERELASTIC GRAPHENE-BASED CELLULAR MONOLITHS PDF

Makalah Hukum Acara Ptun - Sengketa TUN

Atas dasar SKUM tersebut kemudian Penggugat atau kuasanya dapat membayar di kasir dibagian Kepaniteraan Muda Perkara dan atas pembayaran tersebut kemudian dikeluarkan, kwitansi pembayarannya. Gugatan yang telah dibayar panjer biaya perkara tersebut kemudian didaftarkan didalam buku register perkara dan mendapat nomor register perkara. Gugatan yang sudah didaftarkan dan mendapat nomor register tersebut kemudian dilengkapi dengan formulir-formulir yang diperlukan dan Gugatan tersebut diserahkan kembali kepada Panitera dengan buku ekspedisi penyerahan berkas. Proses Dismissal: yaitu memeriksa gugatan tersebut apakah gugatannya terkena dismissal.

CCNL ABI 2007 PDF

Makalah Peradilan Tata Usaha Negara

Penelitian dilakukan meliputi segi administratif dan segi elementer. Penelitian dari segi administratif meliputi Identitas para pihak, yakni baik Penggugat maupun Tergugat Pasal 56 Jo. Pasal 48 UU. Sedangkan penelitian dari segi elementer meliputi sifat yang lebih mendalam, yaitu : 1.

BEZ DOGMATU SIENKIEWICZ PDF

TUGAS MAKALAH PTUN.docx

Pendidikan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara - Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulismaupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya tertuma bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip HAM dan Prinsip Negara Hukum.

BACKTRACK 4 ASSURING SECURITY BY PENETRATION TESTING PDF

Hukum PTUN

UU No. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut eksekutif memiliki porsi peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya, oleh karenanya perlu ada kontrol terhadap pemerintah untuk adanya check and balances. Salah satu bentuk konrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Perubahan yang sangat mendasar dari UU No.

Related Articles